PERMASALAHAN POKOK PENDIDIKAN

PERMASALAHAN POKOK PENDIDIKAN

Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan social budaya dan masyarakat sebagai suprasistem sehingga menciptakan kondisi yang sedemikian rupa dan permasalahan interen system pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, permasalahan interen dalam system pendidikan kaitannya dengan masalah-masalah diluar system pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi social budaya dan ekonomi masyarakat disekitarnya, dan masih banyak lagi factor-faktor lainnya di luar system persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut.

Namun pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini yaitu :

1.      Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.

2.      Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.

JENIS PERMASALAHAN POKOK PENDIDIKAN

           Masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya, yaitu :

1.      Masalah Pemerataan Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbutan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah  pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan keempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama unutk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut  jenis kelamin, status sosial, agama, amupun letak lokasi geografis.

Dalam propernas tahun 2000-2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin pertama menyebutkan:

“Mengupayakan perluasan dan pemeraatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya Manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peninggakatan anggaran pendidikan secara berarti“. Dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk  pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi.

Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daearh-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasrana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini..

  Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana system pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.

            Pada masa awalnya, di tanah air kita pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dengan pengajaran di sekolah. Pada Bab XI, pasl 17 berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi”

            Selanjutnya dalam kaitannya dengan wajib belajar Bab VI, pasal 10 Ayat 1, menyatakan :“Semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya”. Ayat 2 menyatakan : “Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari materi agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”.

Pemecahan Masalah Pemerataan Pendidikan ditempuh melalui dua cara, yaitu :

a.       Cara Konvensional

·         Menbangun gedung sekolah seperti SD Inpers dan atau ruangan belajar.

·         Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (system bergantian padi dan sore).

b.      Cara Inovatif

·         Sistem Pamong atau Inpact System (pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru). Sistem tersebut dirintis di solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.

·         SD kecil pada daerah terpencil

·         Sistem Guru Kunjung

·         SMP terbuka

·         Kejar paket A dan B

·         Belajar Jarak Jauh, seperti Universitas Terbuka

2.      Masalah Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Hasil yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah pemerataan mutu.

Ada 2 faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat diusahakan pada saat demikian :

a.       gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan dan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dana dan daya.

b.      kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidik yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya.

Umumnya mutu pendidikan di pedesaan lebih rendah dari mutu pendidikan di perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar system pendidikan khususnya system persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanah air (kota dan desa) mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.
Pemecahan Masalah Mutu Pendidikan

Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan (utamanya komponen masukkan mentah untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi dan komponen masukan instrumental) serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik, yang akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan.

3.      Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah efisiansi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu system pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensi tinggi. Jika terjadi sebaliknya, efisiensi berarti rendah.

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah :

a.      Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan ?

Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pembangunan tenaga. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan atudy, sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru dan setiap pembaruan kurikulum menurut adanya penyesuaian dari para pelaksana di lapangan.

b.      Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan ?

Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan. Banyak gedung SD Inpres karena beberapa sebab dibangun pada lokasi yang tidak tepat, akibatnya banyak SD yang kekurangan murid atau yang ruang belajarnya kosong.

c.       Bagaimana pendidikan diselenggarakan ?

Dalam penyelenggaraan pendidikan di masa transisi yang relative lama ini proses pendidikan berlangsung kurang efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan seringnya kebijakan pemerintah merubah kurikulum pendidikan nasional, padahal perubahan kurikulum sering membawa akibat tidak dipakainya lagi buku-buku dan perangkat lainnya. Namun perubahan kurikulum tidak selamanya buruk, karena perubahan kurikulum itu sendiri diselaraskan dengan perkembangan zaman di masa globalisasi ini.

d.      Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga ?

Pada pasal 28 UU RI no. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar. Namun pada kenyataanya di Indonesia ini sangat kurang efisien dalam memfungsikan tenaga pendidik, mengapa demikian ? karena di Indonesia ini masih banyak tenaga pendidik yang diizinkan untuk mengajar padahal tidak memiliki akta mengajr, dan juga masih banyak penempatan tenaga pengajar yang kurang sesuai, misalnya D3 masih diperkenankan mengajar SMP atau SMA sehingga tenaga pendidik yang demikian dapat dianggap kurang kompeten dibidangnya.

4.      Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan

Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah lain yang dinggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektifitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumberdaya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga dan sebagainya.

Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarng ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.

Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana / program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif.

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya.  Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memeiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kulitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan meghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk mengahdapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi dikalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga.

5.      Masalah Relevansi Pendidikan

Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana system pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.

Misalnya:

• Lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai.
• Tidak adanya kesesuaian antara output (lulusan) pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi.

Solusinya:

      Membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha

      Mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

6.      Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan belum diperhatikan sebagaimana pendidik. selama ini penilaian keberhasian pendidikan hanya diukur dari faktor pendidik (guru dan dosen) saja. Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “Tenaga kependidikan adalah penunjang penyelenggaraan pendidikan”. Namun terdapat permasalahan yang terkait pada Tenaga kependidikan.

Solusinya:

·         Meluruskan kesenjangan  yang ada di antara pendidik dan kependidikan.

·         Memandang setiap unsur penunjang pendidikan sama dimata pemerintahan.