Praktek sistem pendidikan dibeberapa negara

Praktek sistem pendidikan dibeberapa negara

1.      Sistem pendidikan di negara terkebelakang

a.       Pendidikan di Zimbabwe

Zimbabwe memiliki tingkat melek huruf orang dewasa sekitar 90% yang merupakan salah satu yang tertinggi di Afrika. Namun, sejak 1995, tingkat melek huruf orang dewasa Zimbabwe telah terus menurun yang merupakan tren dimiliki oleh negara-negara Afrika lainnya.
Sekolah nilai

sistem pendidikan Zimbabwe terdiri dari 7 tahun primer, 4 tahun di sekolah menengah dan 2 tahun sekolah menengah sebelum siswa bisa memasukkan sebuah universitas di negara atau luar negeri. Tahun akademik di Zimbabwe berlangsung dari Januari sampai Desember, dengan tiga istilah bulan, rusak oleh satu hari libur bulan, dengan total 40 minggu sekolah per tahun. ujian nasional ditulis selama masa ketiga pada bulan November, dengan tingkat "O" dan "A" level subyek juga ditawarkan pada bulan Juni. Ini dikelola oleh Zimbabwe Ujian SekolahCouncil.
Kegiatan ekstrakurikuler

Karakteristik utama dari sekolah Zimbabwe merupakan prioritas tinggi yang diberikan kepada olahraga, klub dan kegiatan oleh masyarakat, orang tua, sekolah dan siswa sendiri. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kurikulum reguler tetapi di bawah pengawasan sekolah. Kegiatan ini dapat mencakup banyak waktu di luar hari sekolah normal; siswa home schooling, bagaimanapun, biasanya tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Peran serta siswa dalam program olahraga, tim bor, band, dan kelompok semangat dapat berjumlah jam praktik dan kinerja.

Usia Normal

SD (Kelas 1) dimulai dari usia enam: anak-anak mengajukan Grade 1 asupan yang seharusnya mengubah enam sebelum bulan Agustus tahun sebelumnya. asupan sekolah menengah (Formulir 1) adalah atas dasar penyelesaian berhasil Grade 7. Jadi kebanyakan anak mulai Formulir 1 berada di tahun ketika mereka berpaling  13 tahun.Tingkat kelulusan siswa dalam ujian sekolah dasar di Zimbawe yang hanya mencapai 18% sudah merupakan sebuah kemajuan.

Sistem pendidikan Zimbabwe pernah jadi yang terbaik di Afrika. Ambruknya negeri ini secara umum, juga menyeret dunia pendidikan. Pasien kolera di sebuah klinik di Harare. Zimbabwe bukan hanya menderita karena kolera dan kelaparan, tapi juga ambruknya sistem pendidikan.

Harga baju seragam untuk anak sekolah di Harare bisa membuat orang tua murid jatuh pingsan. 250 triliun. Seorang pria di sebuah toko seragam tak percaya pada apa yang ia dengar."Apa? Seperempat juta miliar? Berarti 250 triliun? Angka nolnya terlalu banyak....“250 triliun memiliki 13 angka nol. Kebanyakan orang tua kembali ke rumah dengan perasaan getir. Tak terkecuali Melody Teruana, yang begitu bersemangat menyiapkan putranya masuk sekolah.

Teruana mengatakan, "Dulu, waktu kami masih anak-anak, orang tua kami tidak pusing soal pendidikan. Semua berhak mendapat pendidikan. Sekolah tidak dipungut biaya, walaupun masa itu semua serba sulit. Tapi sekarang? Saya tidak tahu bagaimana kami menanganinya. Saya berharap ada yang melihat situasi kami dan membuat rencana aksi. Saat ini pendidikan cuma hak istimewa bagi sedikit orang, yang punya simpanan uang asing.“

Salah satunya, Edmore Josamu, siswa tahun terakhir sekolah menengah negeri. Hari ini sia-sia saja ia datang ke sekolah. Tidak ada guru yang hadir. Josamu merasa kesal.Ia mengatakan, "Saya tidak akan kembali ke sini. Saya mau pindah saja ke sekolah swasta di kota, walaupun biayanya lebih mahal. Di sana mungkin ada guru, dan kalau membayar cukup uang, bisa dapat makanan juga.“

Para guru dan dosen tidak hadir bukan karena malas atau tidak mau mengajar tapi karena tidak bisa. Begitu terang guru sekolah dasar Tichaona Mbirimi dari kota Chiweshe. "Kami mau datang, tapi tidak bisa. Kami tidak punya uang untuk transportasi, buat makan saja sulit. Minggu lalu saya mendapat gaji 26 ribu miliar dolar Zimbabwe. Itu setara dengan 2 dolar Amerika. Uang segitu tidak cukup untuk apapun“, kata Mbirimi.

Inflasi terakhir dihitung setengah tahun lalu, mencapai 231 juta persen. Seorang profesor AS mengkalkulasi, sementara ini angka nolnya ada 109 buah. Jumlah besar dalam dolar Zimbabwe tidak ada apa-apanya jika dihitung dalam kurs dolar Amerika. Ketika pekan lalu Menteri Keuangan mengajukan target anggaran belanja negara, dalam kedua kurs mata uang tersebut, para anggota parlemen Zimbabwe meledak dalam tawa.

Tapi bagi warga Zimbabwe, yang pernah menikmati sistem pendidikan terbaik di Afrika dan bisa memilih mendapat pekerjaan, situasi sekarang sudah tidak lucu lagi. Mahasiswa tiba-tiba harus membayar uang kuliah yang sangat tinggi, dalam dolar Amerika.Blessing Vava, juru bicara perhimpunan mahasiswa ZSU mengatakan, "Misalnya, Universitas negeri Midlands sekarang menetapkan 650 dolar per semester. Sementara Universitas untuk Teknik dan Ilmu Pengetahun di Bulawayo, kami harus membayar hampir 840 dolar per semester.“

Sektor pendidikan mandek. Semua sekolah tinggi tutup, walaupun sekarang sebetulnya masa ujian. Menurut keterangan perhimpunan mahasiswa, tiga per empat mahasiswa terpaksa berhenti kuliah. Karena itu, di tengah sorak sorai menyambut pemerintahan kesatuan baru, terdengar tuntutan untuk menghapus uang kuliah. "Pemerintahan baru harus menomorsatukan pendidikan, daripada mengucurkan dana untuk tentara dan polisi. Kami percaya pendidikan bukan hak istimewa melainkan hak asasi dasar“, kata Vava, juru bicara perhimpunan mahasiswa di Zimbabwe.

2.      Sistem pendidikan di negara berkembang

a.       Arab Saudi

  Keadaan umum

Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara, dan Laut Merah.

Keadaan alam

1.      Letak dan batas wilayah.

a)      Letak astronomi    :

Arab Saudi terletak di antara 15°LU – 32°LU dan antara 34°BT – 57°BT. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km². Arab Saudi merangkumi empat perlima kawasan di Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah di Teluk Persia pada 0 m dan Jabal Sauda’ pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun

b)      Batas wilayah        :

Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman,

C.     Keadaan penduduk

Penduduk Arab Saudi adalah mayoritas berasal dari kalangan bangsa Arab sekalipun juga terdapat keturunan dari bangsa-bangsa lain serta mayoritas beragama Islam. Di daerah daerah industri dijumpai penduduk dari negara-negara lain sebagai kontraktor dan pekerja asing atau ekspatriat

D.    Perekonomian

Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.

E.     Pemerintahan

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum Syariat Islam dengan berdasar pada pengamalan ajaran Islam berdasarkan pemahaman kaum Wahhabi terhadap Al Qur’an dan Hadits. Memiliki hubungan internasional dengan negara negara lain baik negara negara Arab, negara-negara anggota Organisasi Konfrensi Islam, maupun negara negara lain.

2.      Indonesia

A.    keadaan umum

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis.

B.     Keadaan alam

a)      Letak astronomi :

Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°8LU – 11°08′LS dan dari 95°’BB – 141°45′BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.

b)      Batas wilayah :

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut,

C.    Keadaan penduduk

Indonesia adalah Bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian Timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau.

Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke Nusantara melalui perdagangan sejak abad ke 8 M dan menetap menjadi bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 4 juta populasi etnis Tionghoa.[52] Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930 dan 2000 pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya.

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.[40] Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu.[53]

Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia

D.    Perekonomian

Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah. Idonesia berpenghasilan rata-rata berkisar antara U$820 yang didukung beberapa sector  seperti :

1.      Pertanian

2.      Perkebunan

3.      Perternakan

4.      Pertambngan

5.      Pariwisata

6.      Perdagangan, Perdagangan ini mencakup dua sektot yaitu :

a.       Ekspor

b.      Impor

E.     Kebudayaan

Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Cina, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Baratayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatera seperti tari Ratéb Meuseukat dan tari Seudati dari Aceh.

F.     Pemerintahan

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen.

Mutu Pendidikan Indonesia Urutan Terakhir di Dunia

Indonesia berada pada urutan terakhir dengan kualitas pendidikan terburuk di dunia berdasarkan catatan program International for Student Assesment. Sementara Finlandia berada di urutan puncak.

Untuk itu, guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, pemerintah berencana mengirimkan 20 guru ke Finlandia. Sebab, negara itu sukses membuktikan diri sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik.

Hal itu dikatakan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Naim di sela-sela acara Finnish-Indonesian Symposium on Education and The Role of Teachers, di Jakarta, Selasa (8/10).

Dia menjelaskan pengiriman guru ke Filandia ini baru memasuki tahap I menyusul ditekennya MoU antara Kemendikbud dan Pemerintah Finlandia. "Untuk tahap awal akan dilakukan pengiriman guru karena peran guru sangat besar dalam kemajuan pendidikan di suatu negara. Nanti akan ada juga pengiriman pelajar, dosen, akademisi, hingga kepala sekolah dan pengawas sekolah," kata Ainun.

Program ini, kata dia, merupakan wujud nyata keinginan pemerintah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Dipilihnya Finlandia sebagai negara tujuan untuk berguru karena negara itu sukses membuktikan diri sebagai salah satu negara dengan best education.

"Karena itu, kerja sama ini sangat strategis. Mereka adalah bukti, dengan sistem pendidikan yang tepat dan kualitas pengajar bisa bermuara pada pendidikan yang berkualitas," ujar Ainun.

Temukan Sistem

Padahal, 30 tahun lalu, Finlandia tidak semapan sekarang. Namun, dalam kurun waktu itu mereka berhasil menemukan sistem pendidikan yang bisa membawa Finlandia setara dengan kualitas pendidikan di Jepang, Korea, dan Kanada, yang digadang-gadang sebagai sistem pendidikan kualitas terbaik di dunia.

"Sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) yang minim, Finlandia menginvestasikan banyak anggaran untuk pengembangan dunia pendidikan. Ini cara Finlandia bertahan sebagai sebuah negara," ujar Dubes Finlandia Krista Kiuru, di hadapan ratusan guru se-Indonesia yang hadir dalam simposium itu.

Hal senada diungkapkan Dirjen Pendidikan Dasar Hamid Muhammad. Dia memastikan kurikulum yang tengah diimplementasikan saat ini juga mengacu pada perbaikan sistem pendidikan di Tanah Air.

kenapa Indonesia selalu ada di posisi bawah dalam daftar program International for Student Assesment. Ternyata memang banyak materi pengajaran yang belum diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, dikembangkanlah kurikulum baru 2013 yang saat ini sedang berjalan untuk menjawab tantangan itu," kata dia.

Menurut dia, kurikulum baru yang tengah diimplementasikan itu memasukkan materi ajar yang standarnya sudah digunakan pendidikan di negara lain. Dengan kata lain, sudah berstandar internasional dengan menitikberatkan pada konsep sains dan pola pikir terstruktur.

Sementara itu, anggota DPR Komisi X, Irsal Yunus, yang ikut hadir dalam simposium itu juga berharap pertukaran guru yang akan dilakukan bisa bersifat merata. "Jangan sampai ada kesenjangan dan pilih-pilih. Justru guru-guru yang dikirim sebaiknya yang ada di daerah Indonesia timur dan pelosok. Supaya mereka bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk mengembangkan pendidikan di daerah," kata dia.

3.      Sistem Pendidikan Di Negara Maju

1.      Sistem Pendidikan di Inggris

Inggris dikenal dengan standar pendidikannya yang tinggi, sistem pendidikan Inggris telah banyak mempengaruhi banyak negara dan adalah rumah untuk beberapa universitas terkenal.

a.       Sekolah Dasar

Pendidikan wajib di Inggris dimulai dari usia 5 tahun dengan sekolah dasar. Siswa naik dari kelas 1 sampai 6 tanpa ujian, meskipun kemampuan mereka diuji di usia 7 tahun. Penekanan ada pada belajar secara praktikal dibandingkan menghafal. Siswa belajar mata pelajaran inti seperti Inggris, matematika dan sains, juga pelajaran dasar seperti sejarah, geografi, musik, seni dan olahraga.

b.      Sekolah Menengah Atas

Siswa memulai sekolah menengah pada usia 11 tahun, dimana menjadi kewajiban untuk lima tahun berikutnya. Di setiap jenjangnya, siswa memperdalam pengetahuan mereka pada mata pelajaran inti dan ditambah setidaknya 1 bahasa asing. Di tahun ke-4, mereka mulai bersiap untuk mengikuti ujian-ujian yang disebut General Certificate of Secondary Education atau GCSE. Siswa akan diuji di 9 atau 10 topik GCSE yang mereka pilih.

c.       A-Levels di Sekolah Menengah Atas

Setelah menyelesaikan ujian GCSE, siswa sekolah menengah dapat meninggalkan sekolah untuk bekerja, mengikuti program training di sekolah kejuruan atau teknik, atau melanjutkan 2 tahun lagi untuk menyiapkan diri bagi ujian masuk universitas, yang dikenal dengan “A-Levels.” Secara umum, siswa yang ingin masuk ke universitas akan belajar 3-4 subyek untuk ujian A-Levels. Ini kerap dilakukan di sekolah yang dinamakan Sixth Form Colleges. Makin tinggi nilai ujian A-Levels, makin baik peluang siswa untuk masuk ke universitas pilihannya.

d.      Program Sarjana

Ditingkat sarjana, siswa di Inggris dapat memilih jurusan “art” dan “sciences”. Program biasanya berlangsung selama tiga tahun dimana selama itu siswa menyelesaikan pelajaran dan tutorial di bidang masing-masing. Siswa yang akan lulus biasanya harus mengikuti ujian akhir. Syarat penerimaan bagi siswa internasional termasuk kefasihan bahasa Inggris (min IELTS 6.0), tambahan 1 tahun sekolah menengah, dikenal dengan University Foundation Year atau nilai A-Level.

e.       Pasca Sarjana atau PhD

Pelajaran universitas dapat diteruskan ke tingkat pasca sarjana. Gelas pasca sarjana tradisional biasanya dibidang “Arts” (MA) atau “Sciences” (MSc). Gelar pasca sarjana yang makin populer adalah Masters in Business Administraion (MBA). Program Master berlangsung selama satu sampai dua tahun dan mengharuskan ujian dan tesis untuk syarat kelulusan. Bagi program tertentu, pengalaman dibidang riset dan bekerja dibutuhkan untuk mengikuti program doktoral, atau PhD, yang dapat berlangsung selama empat atau lima tahun di sekolah dan riset serta disertasi.

2.      Sistem Pendidikan di Amerika Serikat

Sistem pemerintahan di AS hampir mirip dengan di Indonesia. Terdiri dari 3 lapis pemerintahan yaitu pusat disebut Federal atau Sentral Goverment, pemerintah provinsi atau negara bagian yang disebut State goverment dan yang ketiga pemerintah kota atau kabupaten yang disebut Local Goverment. Ada 51 negara bagian atau state di AS, dan ada sekitar 10 sampe 30 kota/kabupaten atau disini disebut Town / City disetiap negara bagian.
Ternyata sudah menjadi kultur budaya yang sangat mengakar dalam sejarah AS bahwa pendidikan menjadi tugas bagi keluarga dan masyarakat. oleh karena itu masyarakat tidak mau kalau pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, bahkan oleh pemerintah negara bagian, bahkan oleh pemerintah lokal sekalipun. Masyarakat merasa memiliki hak yang sangat kuat untuk menentukan sistem pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat mereka. Mereka menganggap tantangan yang dihadapi oleh setiap komunitas tidaklah sama, jadi sistem pendidikan juga tidak boleh atau tidak perlu disamakan antara satu kota dengan kota lain, antara satu state dengan state lain.

Sistem pemerintahan di tiap lapis juga hampir mirip dengan di Indonesia. Ada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga legislatif ditingkat pusat menggunakan sistembikameral atau sistem dua kamar, sama dengan di Indonesia ada DPR dan DPD, jumlah DPR plus DPD sama dengan MPR, disini MPR disebut Congress beranggota sebanyak 535 orang yang terdiri dari House (semacam DPR-RI) beranggota 435 orang dan Senate (semacam DPD)beranggota sebanyak 100 orang. Ditingkat state atau negara bagian atau provinci juga terdiri dari Representative (=House) dan Senate. Sedangkan ditingkat lokal hanya adarepresentative. Ditingkat lokal disetiap 200 orang penduduk ada 1 orang representatif, jadi contohnya ditempat kami tinggal di kota Amherst penduduknya ada 22.000 orang, maka wakil rakyatnya (representatif) ada 110 orang. Wakil rakyat ini kemudian memilih perwakilan mereka lagi atau bisa juga disebut tim formatur atau disini disebut selectman atau Selectboard sebanyak kurang lebih 5 orang yang mempunyai tugas memilih walikota (Mayor) atau Bupati (Town manager). Tidak terkait dengan itu, masyarakat juga memilih melalui pemilu lokal yang disebut wakil-wakil mereka yang akan mengurus urusan pendidikan, yaitu yang disebut school commitee atau komite sekolah. Bedanya dengan di Indonesia komite sekolah adanya ditiap sekolah, tapi di AS komite sekolah adanya ditingkat kota/kab. Jadi mungkin mirip dengan Dewan Pendidikan di Indonesia, hanya bedanya komite sekolah di AS dipilih langsung oleh rakyat.

Komite sekolah ini berjumlah berkisar 5-7 orang tergantung jumlah penduduk, dan mereka akan memilih yang disebut Super Intendants sebanyak 1 orang. Maka untuk urusan pendidikan komite sekolah berfungsi sebagai legislatifnya dan super intendant sebagai eksekutifnya atau kepala dinasnya. Jadi semacam ada 2 pemerintahan ditingkat lokal, yaitu pemerintahan yang mengurus pendidikan, dan pemerintahan yang mengurus selain pendidikan. Eksekutif yang mengurus pendidikan disebut super intendant dan eksekutif yang mengurus selain pendidikan disebut mayor atau town manager. Pendapatan pemerintah lokal berasal dari pajak property yang dipungut dari masyarakat, uang ini dipegang oleh mayor/town manager dan 60% dari uang ini diserahkan kepada Super Intendant. Ketika kami sempat bertemu dengan seorang mantan walikota Amherst, beliau menyatakan pusing dengan komite sekolah, karena uang saya sebagian besar dipakai buat mengurus pendidikan.

Amerika Serikat terdiri dari berbagai orang dari negara-negar lain didunia. makanya AS sering disebut sebagai Negri Imigran. Meskipun imigran tapi mereka diperlakukan sama. Demokrasi dan hak setiap individu dijunjung tinggi. Keberhasilan letaknya pada individu masing2 bukan pada sistemnya. Ketika di Newyork saya melihat banyak gelandangan berkeliaran dikota yang sangat padat, lebih padat dari jakarta. Lebih padat dari pusat pertokoan di kota Sukabumi. Dan orang miskin juga banyak, tetapi itu bukan lantaran mereka tidak diperhatikan pemerintah, tetapi karena mereka sendiri yang mau seperti itu, dan sebagiannya lagi karena sudah dirusak oleh obat-obat bius. Ternyata etnik yang tergolong kaya di AS adalah etnik kulit putih asli AS dan orang Asia, dan yang miskin kebanyakan orang kulit hitam, suku African American dan orang Hispanik (Amerika Latin). Kalo dari sisi agama, yang kaya adalah orang Yahudi dan Muslim. Ada sekitar 10% dari seluruh penduduk AS yang paling kaya. penghasilan pemerintah pusat atau federal adalah dari pajak penghasilan atau PPH (kalo tadi pemerintah lokal penghasilannya dari pajak proverty atau PBB). Dari keseluruhan pendapatan banyak 70%nya berasal dari 10% orang paling kaya di AS.

Tugas dari Komite Sekolah adalah : mengurus anggaran pendidikan, mengangkat Super Intendant (SI), membuat kebijakan pendidikan termasuk kurikulum, dan melaporkan ke publik (masayarakat). Tugas SI adalah : Mengangkat Principals atau Kepala Sekolah, mengangkat staf dan direktur-direktur pendidkan (subdin-subdin), melaksanakan pengelolaan pendidikan, dan melaporkan ke komite sekolah. Tugas dari Principals adalah : Sebagai manager di sekolah, mengangkat guru-guru, melaksanakan kurikulum dan melaporkan ke SI. Tugas guru adalah membuat draft kurikulum, menentukan buku (tapi tidak boleh menjual), mengajar, melaporkan ke principals.

Keuangan untuk pendidikan yang diberikan ke SI melalui komite sekolah berasal dari 60% kekayaan pemerintah lokal, 40% kekayaan pemerintah state dan 10% kekayaan pemerintah pusat. Tetapi ketika pemerintah state dan pusat memberikan kekayaannya ke komite sekolah, maka komite sekolah wajib menerima kebijakan-kebijakan pendidikan pemerintah pusat dan state yang terkait dengan jumlah uang yang diberikannya itu.

Di Indonesia kita mengenal wajib belajar SD dan SMP. Di Amerika kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga sudah lama diberlakukan. wajib belajar di AS mulai dari SD sampai SMA. Tapi pemerintah menggratiskan biaya sekolah sejak TK sampai SMA untuk sekolah-sekolah negri. Untuk sekolah swasta, pemerintahan dipusat sampai lokal tidak memberikan anggaran apapun, dan sebaliknya sekolah itupun tidak diwajibkan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah dibidang pendidikan.

Pada tahun 2001 pemerintah pusat melakukan Reformasi di bidang pendidikan dengan meluncurkan kebijakan NCLB atau No Child Left Behind atau Tak ada satupun anak yang tertinggal dibelakang. Kebijakan ini terkait dengan mutu atau kualitas anak didik. Negara bagian Massachusetts yang selalu terbaik dalam pendidikan telah lebih dulu mengawali kebijakan ini pada tahun 1993. Kebijakan NCLB ini antara lain dilakukan dalam bentuk penciptaan standar-standar mutu hasil didik dan pelaksanaan Ujian Nasional. Pemerintah pusat memerintahkan pemerintah negara bagian untuk membuat standar pendidikan, membuat kurikulum, membuat soal Ujian nasional dan menyelenggarakan Ujian nasional. materi yang diujikan samapai saat ini baru Matematik dan Bahasa Inggris, tapi tahun depan akan ditambah Sejarah AS dan IPA.

Intervensi pemerintah pusat dalam pendidikan dilakukan karena melihat kualitas pendidikan anak-anak SMA sangat menurun. Angka Drop Out (tidak meneruskan sekolah) sebesar rata-rata 50%, dari 50% yang ikut Ujian nasional lulus 90%, dari yang lulus ini sebagian meneruskan kuliah dan sebagian lagi bekerja. Sebelum masuk perguruan tinggi atau bekerja mereka juga di tes, dan hanya 50% dari yang ikut tes lulus masuk perguruan tinggi atau bekerja. akibatnya banyak pengangguran atau bekerja ditempat yang dibayar murah, dan akibatnya angka kemiskinan makin meningkat, seterusnya pembayar pajak semakin sedikit dan pendapan negara semakin berkurang

3.      Sistem Pendidikan Jepang

a.      Pendidikan Prasekolah

Pendidikan prasekolah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Kelompok Bermain (KB) atau Play Group (PG) dan Taman Kanak-Kanak (TK).
Play Group (PG) adalah merupakan fasilitas yang disediakan bagi para orang tua yang bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anaknya di siang hari. Pendaftaran murid baru dimulai setiap awal Januari. Permohoman untuk masuk ke PG ini dilakukan di kantor pemerintahan setempat karena terbatasnya jumlah tempat untuk masuk ke kelompok bermain ini.

Abd. Rahman Assegaf memaparkan bahwa TK di Jepang menerima murid berusia 3 sampai 5 tahun untuk lama pendidikan 1 sampai 3 tahun. Anak berusia 3 tahun diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak berusia 4 tahun mengikuti pendidikan selama 2 tahun dan bagi pendaftar berusia 5 tahun hanya menempuh pendidikan prasekolah selama 1 tahun. Lebih dari 50% TK di Jepang dikelola oleh swasta, sisanya oleh pemerintah kota dan hanya sebagian kecil yang merupakan TK Negeri. Meski demikian, semua TK adalah pendidikan prasekolah di bawah naungan Departemen Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola berdasarkan hukum pendidikan.

TK atau yang disebut youchien bertujuan untuk mengasuh anak-anak usia dini dan memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain:

(1)Merancang pendidikan yang mengembangkan fungsi tubuh dan jiwa secara harmoni melalui pembiasaan pola hidup yang sehat, aman, dan menyenangkan;

(2) Menumbuhkan semangat kemandirian, kehidupan berkelompok yang penuh kegembiraan dan kerjasama;

(3) Mengenalkan kehidupan sosial dan membina kemampuan bersosialisasi;

(4) Mengarahkan penggunaan bahasa dengan benar serta menumbuhkan minat berkomunikasi dengan sesama;

(5) Mengarahkan minat untuk berkreasi melalui pembelajaran musik, permainan, menggambar dan lain-lain.

b.      Pendidikan Wajib

Wajib sekolah berlaku bagi anak usia 6 sampai 15 tahun, tetapi kebanyakan anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak bersekolah di SD pada usia 6 tahun hingga 12 tahun, lalu SMP hingga usia 15 tahun. Pendidikan wajib ini bersifat cuma-cuma bagi semua anak, khususnya biaya sekolah dan buku. Untuk alat-alat pelajaran, kegiatan di luar sekolah, piknik dan makan siang di sekolah perlu membayar sendiri. namun bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu ada juga bantuan untuk kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Seorang anak yang telah tamat SD diwajibkan meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP. Dengan demikian, sekolah wajib ditempuh selama 9 tahun; 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP.[7]

Hampir semua siswa di Jepang belajar bahasa Inggris sejak tahun pertama SMP, dan kebanyakan mempelajarinya paling tidak selama 6 tahun. Mata pelajaran wajib di SMP adalah bahasa Jepang, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, seni rupa, pendidikan jasmani, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Berbagai mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu sehingga jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda. [8]

c.       Pendidikan Menengah Atas

Sekolah menengah yang full time berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya menghasilkan diploma yang setara. Bagian terbesar siswa mendapat pendidikan menengah atas di SMA full time. Jurusan di SMA dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, home economic, dan perawatan. Untuk masuk ke salah satu jenis sekolah tersebut, siswa harus mengikuti ujian masuk dan membawa surat referensi dari SMP tempat ia lulus sebelumnya.

Hampir semua SMP dan SMA serta Universitas swasta menentukan penerimaan siswa melalui ujian masuk, dan setiap sekolah menyelenggakan ujian masuk sendiri. Siswa yang ingin masuk sekolah yang bersangkutan harus mengikuti ujian. Karena ujian masuk sangat sulit, siswa kerap mengikuti les tambahan (bimbingan belajar) di juku atau yobiko pada akhir pekan atau pada sore/malam hari biasa, selain pelajaran sekolahnya [9]

d.      Pendidikan Tinggi

Ada tiga jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu: universitas, junior college (akademi), dan technical college (akademi teknik). Di universitas terdapat pendidikan sarjana (S-) dan pascasarjana (S-2 dan S-3). Pendidikan S-1 berlangsung selama 4 tahun, menghasilkan sarjana bergelar Bachelor’s degree, kecuali di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan pascasarjana dibagi dalam dua kategori, yakni Master’s degree (S-2) ditempuh selama 2 tahun sesudah tamat S-1dan Doctor’s degree (S-3) ditempuh selama 5 tahun.

Junior college memberikan pendidikan selama dua atau tiga tahun bagi para lulusan SMA. Kredit yang diperlukan di junior college dapat dihitung sebagai bagian dari kredit untuk memperoleh gelar Bachelor’s degree (S-1). Lulusan sekolah menengah (setingkat SMP) dapat masuk ke technical college (akademi teknik). Pendidikan di lembaga ini berlangsung selama 5 tahun (full time) untuk mencetak tenaga teknisi. Universitas dan junior college memilih mahasiswanya berdasarkan hasil ujian masuk serta hasil prestasi belajar dari SMA. Untuk sekolah negeri dan umum daerah, sejak tahun 1979 diberlakukan “tes gabungan kecakapan” yang seragam, sebagai tahap pertama dari sistem ujian masuk. Tahap kedua berupa ujian masuk universitas yang bersangkutan sebagai seleksi final.
Pendidikan tinggi di Jepang berada di bawah pengelolaan tiga lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Ada lima jenis pendidikan tinggi yang bisa dipilih mahasiswa asing di negara Jepang ini, yaitu: program sarjana, pascasarjana, diploma (non gelar), akademi, dan sekolah kejuruan.

Program sarjana menerima tiga macam mahasiswa, yaitu: mahasiswa reguler, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa pengumpul kredit. Mahasiswa reguler adalah mereka yang belajar selama 4 tahun, kecuali jurusan kedokteran yang harus menempuh 6 tahun. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang diijinkan mengambil mata kuliah tertentu dengan syarat dan jumlah kredit yang berbeda di setiap universitas tetapi kredit itu tidak diakui. Adapun mahasiswa pengumpul kredit hampir sama dengan mahasiswa pendengar, tetapi kreditnya diakui.

Sedangkan program pascasarjana terdiri atas program Master, Doktor, Mahasiswa Peneliti, Mahasiswa Pendengar, dan Pengumpul Kredit. Mahasiswa Peneliti adalah mahasiswa yang diijinkan melakukan penelitian dalam bidang tertentu selama 1 semester atau 1 tahun tanpa tujuan mendapatkan gelar. Program ketiga adalah diploma, yang lama pendidikannya 2 tahun. Enam puluh persen dari program ini diperuntukkan bagi pelajar perempuan dan mengajarkan bidang-bidang seperti kesejahteraan keluarga, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Akademi atau special training academy adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan bidang-bidang khusus, sepertiketerampilan yang diperlukan dalam pekerjaan atau kebidupan sehari-hari dengan lama pendidikan antara 1 sampai 3 tahun. Adapun sekolah kejuruan adalah program khusus untuk lulusan SMP dengan lama pendidikan 5 tahun dan bertujuan membina teknisi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UPAYA MENGGULANGAN MASALAH PENDIDIKAN

RESUME DASAR-DASAR ILMU PENDIDIKAN

UPAYA MENGGULANGAN MASALAH PENDIDIKAN

PERUBAHAN KURIKULUM

Ganti menteri ganti kurikulum. Itulah yang terjadi di dalam sistem pendidikan di negeri ini. Kebijakan perubahan kurikulum untuk tahun ajaran 2013/2014 kpun menuai kritik dari para pengamat pendidikan dan juga para guru yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam penerapannya. Ini menunjukkan, pendidikan di Indonesia tidak memiliki visi dan misi yang jelas.

            Pengamat pendidikan H.A.R Tilaar menilai, perombakan kurikulum yang terjadi di Indonesia dinilai kerap menyusahkan anak didik. Bayangkan saja, belum selesai menyerap ilmu dari sebuah kurikulum yang dianggap unggul, anak-anak ini harus beradaptasi lagi dengan kurikulum baru. “Perubahan kurikulum yang ada justru mengorbankan anak-anak Indonesia.”

Dikatakan, guru adalah ujung tombak pemberlakuan kurikulum baru ini. Namun jika guru-guru ini tidak memahami konsep kurikulum dengan baik, maka tujuannya tak dapat dicapai.”Ini diubah lagi. Berarti sudah 10 kali kurikulum di negara ini berubah. Ada kesalahan konseptual di sini. Anak-anak Indonesia yang akhirnya dikorbankan dari perubahan kurikulum ini,” kata Tilaar.

Dalam diskusi dengan tema “Kritik atas kebijakan perubahan kurikulum” yang digelar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), berkembang rumor bahwa perubahan kurikulum pendidikan nasional 2013 dikarenakan adanya pesanan Wakil Presiden RI, Boediono.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listiyarti yang mengaku juga mempertanyakan adanya rumor tersebut. Dari rumor yang beredar bahwa kurikulum pendidikan berubah karena adanya pesanan Wakil Presiden, Boediono, selaku perpanjangan tangan Presiden dalam mengurusi masalah pendidikan.

“Itu rumor ya, yang beredar bahwa (kurikulum) ini pesanan Wapres. Rumornya karena cucu beliau membawa tas (berisi buku) begitu berat. Saya pribadi tidak pernah mendengar langsung dari Pak Wapres,” kata Retno.

Terkait perubahan kurikulum 2013, Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, pernah mengatakan manfaatnya bagi siswa adalah, mereka tidak perlu lagi membawa banyak buku, sehingga kurikulum yang menggunakan tematik integratif ini juga mengatasi keluhan yang selama ini terjadi akibat banyaknya buku pelajaran yang harus dibeli siswa. “Murid tidak usah bawa 10 buku. Sehingga keluhan bukunya banyak. Guru akan jadi andalan, meski bukan satu-satunya sumber,” tambah Mohammad Nuh.

Kurikulum Berubah

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mengubah kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan dengan menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis test dan portofolio saling melengkapi.

“Siswa untuk mata pelajaran tahun depan sudah tidak lagi banyak menghafal, tapi lebih banyak kurikulum berbasis sains,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kepada pers di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Nuh usai memberikan presentasi mengenai pengembangan kurikulum 2013 yang dihadiri Wakil Presiden Boediono. Hadir dalam jumpa pers itu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.

Dikatakan Nuh, orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, disamping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan.

Untuk tingkat SD, katanya, saat ini ada 10 mata pelajaran yang diajari, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, serta muatan lokal dan pengembangan diri.

Tapi mulai tahun ajaran 2013/2014 jumlah mata pelajaran akan diringkas menjadi tujuh, yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta Pramuka.”Khusus untuk Pramuka adalah mata pelajaran wajib yang harus ada di mata pelajaran, dan itu diatur dalam undang-undang,” kata Nuh.

Salah satu ciri kurikulum 2013, khususnya untuk SD, adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua pelajaran, yaitu dua mata pelajaran itu akan diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran.

Dikatakan untuk IPA akan menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia dan matematika, sedangkan untuk IPS akan menjadi pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).

Mendikbud mengatakan, kurikulum 2013 itu diharapkan bisa diterapkan mulai tahun ajaran baru 2013, tapi sebelumnya akan diuji publik sekitar November 2012.”Masyarakat bisa memberikan masukan atas setiap elemen kurikulum mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses hingga standar evaluasi. Adanya uji publik ini diharapkan kurikulum yang terbentuk telah menampung aspirasi masyarakat,” papar Nuh.

PENGOLAHAN PENDIDIKAN

Konsep Dasar dan Fungsi Pengawasan di bidang Pendidikan

Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kahidupanorganisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang darirencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dankelemahan dalam pelaksanaan manajemen, sejak dari awal, selama dalam proses, dan akhir  pelaksanaan manajemen.

Keberhasilan proses pengawasan ditentukan oleh penilaian yang secara rinci dapat dapatmemberikan umpan balik berupa gambaran yang jelas tentang tingkat keberhasilan dalammencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Para pengawas dan Kepala Sekolah tidak akan dapat membuat saran-saran untuk pebaikan organisasi dan program sekolah yangdiinginkan, kecuali jika pada mereka tersedia hasil-hasil penilaian (Oteng Sutisna, 1986).

Dalam kaitan ini jelaslah bahwa fungsi pengawasan mencakup pengendalian, penilaian, pelaksanaan dan pengambilan tindakan penertiban yang sifatnya represif dan preventif terhadap kegiatan manajemen dalam organisasi. Oleh karena pengawasan dapat berfungsisebagai suatu alat pencegah terjadinya penyimpangan. Apabila dalam tindakan pengawasandikemukakan hambatan atau penyimpangan hendaknya diambil tindakan positif berupa perbaikan atau perubahan dalam pelaksanaannya.

Dalam manajemen pendidikan, tindakan pengawasan dan penilaian merupakan dua fungsiyang sangat erat kaitannya. Dengan demikian fungsi pengawasan dan penilaian pendidikantidak hanya memeriksa tindakan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, tetapisebaiknya menjadi motor penggerak pembaharuan pendidikan, dan dapat membina sekolahyang baik (Depdikbud, 1981).

Implikasi dari pendekatan ini ialah, bahwa derajat produktivitas sistem manajemen pendidikan ditentukan oleh mekanisme kerja sistem pengawasan dan penilaian pendidikanyang dikembangkan oleh pengelola, disamping partisipasi bawahan/staf yang lebih bermotivasi dalam operasionalisasi program tersebut.

Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksanaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mecoba mengarahkan atau menugaskan, sertauntuk pembatasannya atau pengekangan (Kost and Rosenzweig, 1981). Namun padadasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajer untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai denagn yang dikehendaki.

Dalam literature manajemen, pengawasan diartikan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedangdilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasandimaksudkan untuk menunjukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan,kemudian membetulkannya dan mencegah perulangannya. Pengawasan dalam konsep ini berkaitan dengan orang , kegiatan ,benda (Oteng Sutisna, 1986). Pengawasan dalam pendidikan berarti mengukur tingkat efektivitas kerja personil pendidikan dan tingkatefisiensi penggunaan sumber-sumber daya pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian ini sasaran pengawasan pendidikan tidak hanya dalamsubstansi manajemen, akan tetapi juga menyangkut kegiatan professional yang harusdiselenggarakan sebagai beban kerja setiap personil pendidikan/unit kerja yang ada (Hadari Nawawi, 1983).

Dalam beberapa pengertian diatas, pada dasarnya pengawasan mempunyai dua unsur  pokok, yaitu :

1) Pengawasan menekankan kepada proses

2) Pengawasan diarahkan kepada koreksi dan membandingkan dengan tujuan.

Fungsi Pengawasan Pendidikan

Secara umum telah dikemukakan bahwa hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi. Lebih lanjut Hadari Nawawi (1983) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan antara lain :

1. Memperoleh data yang setelah diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikankegiatan dimasa yang akan datang.

2. Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.  

3. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi,agar dapat dikurangi atau dihindari.

4. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembanganorganisasi dan personil dalam berbagai bidang.

5. Mengetahui seberapa jauh tujuan telah tercapai.

Secara khusus dapat dikemukakan bahwa fungsi pengawasan pendidikan (sekolah), adalah :

1) Mengusahakan suatu struktur yang terorganisir dengan baik dan sederhana untuk menghilangkan salah pengertian diantara personil sekolah.

2) Mengusahakan supervisi yang kuat untuk menghilangkan “gap” yang terjadi dalamkeseluruhan program sekolah.

3) Mengusahakan informasi yang akurat dalam rangka pembuatan keputusan dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan.

Proses Pengawasan Pendidikan

Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar peristiwa dankegiatan dalam organisasi serasi dengan rencana. Meskipun setiap organisasi mempunyaikarakteristik yang berbeda (tergantung pada misi, jenis, bentuk dan sebagainya), tetapi dalamkegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama.Tahapan-tahapan tersebut yaitu : penentuan standar, pengukuran, perbandingan hasil pengukuran dengan standar, dan upaya “correction action”. Oteng Sutisna (1986) bahkanmeringkasnya menjadi tiga langkah besar:

1) menyelidiki apa yang sedang dilakukan;

2) membandingkan hasil-hasil dengan harapan;

3) menyetujui hasil-hasil itu atau tidak menyetujuinya, dalam hal yang terakhir perbaikanyang hendaknya diambil.

Fungsi pengawasan pendidikan merupakan yang memerlukan penerapan berbagai metodedan teknik untuk mendorong para pelaksana dalam rangka mencapai tujuan. Apabila prosesmanajemen dilaksanakan dengan baik, sekaligus kita dapat melihat dan memberikansupervisi yang kontinu atas pelaksanaan kerja pendidikan. Dalam petunjuk umum pelaksanaan pengawasan seko;lah di lingkungan Kanwil Depdikbud Profinsi Jawa Barat(1985) dikemukakan bahwa secara garis besar prosedur tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pembuatan pertimbangan, dan tahap pengmabilan keputusan.

Karakteristik Pengawasan yang Efektif 

Beberapa karakteristik dari proses pengawasan yang efektif (Oteng Sutisna, 1986) adalah :

a. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. 

b. Pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan fakta-fakta tentang bgaimana tugas-tugas dijalankan.

c. Pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan.

d. Pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel yang preventif.

e. Sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang yang terlibat dalam pengawasan.

f. Pelaksanaan pengawasan harus mempemudah tercapainya tujuan-tujuan. Oleh Karenaitu pengawasan harus bersifat membimbing supaya para pelaksana meningkatkankemampuan melaksanakan pekerjaannya. mereka dalam

Isu Pengawasan Pendidikan di Sekolah.

Pengawasan pendidikan di sekolah harus memberikan dampak yang dapat meningkatkanefisiensi dan efektivitas penyelenggaraan organisasi sekolah. Dalam pendidikan di sekolah pengawasan dipakai dalam dua arti. Pertama pengawasan meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun menilik,mempertimbangkan, dan menilai. Perhatiannya berpusat pada pelaksanaan-pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Kegiatan pengawasan semacam ini dipikirkanterutama sebagai proses penerapan kekuasaan melalui alat dan teknik pengawasan untuk menetapkan apakah rencana-rencana, kebijaksanaan-kebijaksanaan, instruksi-instruksi, dan prosedur-prosedur yang ditetapkan diikuti (Oteng Sutsina, 1986).

Kedua, pengawasan yang menyediakan kondisi yang perlu untuk menyelesaikan tugaskewajiban dengan efektif dan efisien. Pengawasan dalam pengertian ini hendak menjaminkeselarasan, kecerdasan, dan ekonomi pada semua upaya pendidikan. Pengawasan biasdigunakan tidak hanya untuk mencegah salah, melainkan juga mengarahkan tindakan-tindakan pada tujuan organisasi sekolah.

Berdasarkan konsep tersebut, pelaksanaan pengawasan di sekolah harus mencakup pengendalian yang bersifat administrative dan akademik atau proses pengajaran. Tetapidalam prakteknya pelaksanaan pendidikan yang selama ini diterapkan cenderung hanya menyangkut aspek material saja seperti pemeriksaan keuangan, fasilitas, tata usaha kantor,sedangkan pengamatan dan pengendalian terhadap proses belajar mengajar sering kali luput dari perhatian. Bahkan pengawasan terhadap keseluruhan aspek dari fungsi manajemen pun tetap belum terlaksana.

Pengawasan tampaknya masih terkotak-kotak dan masih belum membentuk sistem yangmudah yang dapat merupakan instrumen untuk menjaga kelancaran proses manajemen pendidikan di sekolah. Pengawas di lembaga pendidikan selama ini lebih menonjolkan segifisik, seperti pengelolaan dana, alat, bangunan, dan pegawai. Yang kurang mendapat perhatian, padahal merupakan sasaran yang amat penting, adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah (Djam’an Satori,1990).

Perhatian terhadap sekolah hendaknya ditunjukan untuk mengkaji kesulitan-kesulitan teknis edukatif yang dihadapi guru-guru, bukan mengkaji hal-hal yang berurusan dengan teknis formal semata. Kondisi birokrasi yang sentralistis, otoriter dan menghadapi persoalan multi kompleks, juga tentunya mempersulit terlaksananya pengawasan secara efektif (Waluyo Rodam, 1989).

Konsep dasar Penilaian Pendidikan.

Kita sudah mengetahui bahwa dalam proses pendidikan di sekolah selalu melibatkan unsure penilaian. Namun keberadaan unsure ini tidak senantiasa dapat memberikan fungsi yang bersifat komprehensif bagi sekolah terutama yang menyangkut perbaikan dan pengembangannya.. Banyak factor yang berpengaruh berkenaan dengan fungsi penilaian dalam peningkatan pogram sekolah, salah satunya adalah makna yang ditafsirkan dari konsep penilaian itu sendiri.

Dalam praktek, bermacam-macam definisi penilaian telah dikembangkan. Pada kesempatan ini, penilaian akan didefinisikan dalam konteks pengembangan program pendidikan. Oleh Karen itu sangat penting dipahami bahwa tujuan penilaian bukan untuk membuktikan, akan tetapi memperbaiki (Stuff Lebeam, 1971). Dengan kerangka pemikiran ini tampak ada kaitan yang erat antara penilaian dan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya konsep penilaian yang akan dibicarakan bertitik tolak dari tujuan penilaian tersebut.

Penilaian pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi, sehingga seorang pimpinan dapat menyusun auatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Setiap orang yang terlibat dalam pendidikan, bagaimanapun macam dan ruang lingkup keputusan pendidikan itu, keputusan tersebut memerlukan informasi yang lengkap dan tepat. Informasi semacam ini akan diperoleh melalui penilaian.

Lee J. Cronbach (1990) merumuskan bahwa penilaian sebagai kegiatan pemeriksanaan yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akibatnya pada saat program dilaksanakan pemeriksaan yang diarahkan untuk membantu memperbaiki program itu dan program lain yang memiliki tujuan yang sama. Pengertian yang terkandung dalam definisi Cronbach, pada dasarnya sama dengan definisi diatas, bahwa penilaian meminta tinda kan lanjutan, yang pada dasarnya kearah penyempurnaan.

Tujuan dan Sasaran Penilaian Pendidikan.

Para penilai yakin bahwa hasil kerjanya akan bermanfaat bagi para personil pendidikandalam mengambil keputusan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak ada kegiatan penilaian seperti yang mereka lakukan. Karena itu Oteng Sutisna merumuskan (1986) bahwa kegiatan penilaian pendidikan mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja.

2. Untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan edisien.

3.Untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi-siatuasi yang dapat merusak.

4. Untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah.

Permasalahan yang digarap dalam lapangan pendidikan cukup banyak, mencakupkegiatan pendidikan pada berbagai jenis dan jalur pendidikan. Namun titik pusat usaha pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja bagi perolehan hasil yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap (Suharsimi Arikunto, 1988). Karena itu Nana Sudjana(1989) dan Nuhi Nasution (1978) menyatakan bahwa lingkup penilaian pendidikan meliputi penilaian terhadap program pendidikan, proses pelaksanaan program dan hasil program.

Selanjutnya Depdikbud (1985) memberikan rincian tentang aspek-aspek yang dinilai dari perencanaan program, pelaksanaan program dan hasil program tersebut meliputi aspek-aspek:

1.Akademik atau pengajaran

2.Kegiatan umum sekolah (penerimaan murid baru, kalender ajaran, kegiatan umumsekolah, kalender mutasi, EBTA)

3.Personil pendidikan

4.Sarana dan prasarana pendidikan

5.Tata usaha sekolah

6.Pembiayaan

7.Manajemen, dan Hubungan kerja sekolah dengan instansi lain dan masyarakat.

Arah Penilaian Pendidikan

Tujuan dan kegunaan penilaian dapat diarahkan kepeda kepentingan berbagai keputusanseperti kaitannya dengan perencanaa, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut pendidikan baik yang menyangkut perorangan, kelompok, maupun kelembagaan. Jika kita ingin melihat pendidikan sebagai pembentukan manusiaa Indonesia yang memiliki karakteristik khassebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN dan UU No.2 Tahun 1989 tentang SistemPendidikan Nasional, penilaian dapat diarahkan kepada dua hal sebagai berikut :

1.Orientasi pada Nilai Intrinsik Pendidikan (Manusia Paripurna)

Pendidikan merupakan upaya dalam membina manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekertiluhur, rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UUSPN Pasal 4).

Ada pandangan bahwa gagasan sekolah yang utama adalah bidang intelektual ataukognitif, sedangkan bidang emosi, moral, agama dan aspek estetik bukanlah garapannya. Hal ini mungkin dapat diterima kalau aspek-aspek itu dapat dibagi dalam kotak-kotak yang berdiri sendiri. Akan tetapi yang di didik itu manusia seutuhnya dan bidang-bidang tersebut erat bertalian dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi penilaian sebenarnya tidak harus menekankan pada hanya satu aspek saja, tetapi menyangkut berbagai aspek kepribadian secara menyeluruh.

Pada beberapa tahun ke belakang Beeby(1979:126) melaporkan praktek penilaian pendidikan di Indonesai semata-mata bertujuan untuk bias berhasil melanjutkan pelajaran ke universitas dan bukan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai apa yang telah dicapai oleh seorang murid dari 12 tahun belajar yang telah dijalaninya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa penilaian semacam ini menyempitkan perhatian murid dan guru hanya pada studi yang ditunjukan untuk berhasil masuk perguruan tinggi. Keadaan ini lebih diperparah dengan adanya isu yang cukup hangat secara nasional dengan“mempermainkan” angka-angka pada raport saat berkumandangnya kebijakan penerimaan mahasiswa baru tanpa tes di beberapa perguruan tinggi (PMDK).

Disadari betul bahwa secara makro hasil penilaian dapat dijadikan indicator pencapaiankeberhasilan suatu lembaga dan sebagai bahan dalam meningkatkan performa lembaga, tetapikecenderungan yang terjadi malah menjauhkan dari harapan itu. Seorang guru (Suparman,1999:59) menyesalkan bahwa sistem penilaian saat ini banyak diarahkan kepada upaya pemeriksaan perbedaan-perbedaan individual antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam setiap bidang studi.

Dalam situasi yang dikemukakan di atas, hubungan antara penilaian dankurikulum/sistem pendidikan sekolah hampir tidak ada. Pendefinisian kembali tentang konsep penilaian merupakan alternatif dalam reorientasi penilaian pendidikan pada tingkat persekolahan di Indonesia.

2. Orientasi Pada Mutu Eksternal (Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat)

Keberhasilan suatu program pendidikan dalam hal ini kompetensi lulusannya, tidak saja ditentukan oleh Pembina Progream (guru, kepsek), akan tetapi dibutuhkan pula oleh pemakain lulusannya serta masyarakat pada umumnya yang secara langsung atau tidak langsaung akan terkena akibat dari pada lulusan program pendidikan tersebut. Jadi dalam kasus IKIP misalnya, yang hampir setiap hari diberitakan dalam media masa jika kitahendak secara sehat memahaminya hendaknya kita harus mengenali terlebih dahulu siapa-siapa yang sebenarnya berkepentingan dan peduli terhadap IKIP. Dengan demikian program pendidikan IKIP ini selaras dengan kebutuhan mereka (Subino, 1991:2)

Mengutip kembali ulasan Beeby (1979:126) bahwa praktek penilaian pendidikan diIndonesia menyulitkan pelajaran keterampilan praktis dan kerja di masayarakatmemperoleh pijakan yang kuat di sekolah betatpun dilakukan perubahan-perubahankurikulum oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan demikian maka penilaian berhasil tidaknya lulusan suatu program pendidikantidak secara subyektif dinilai oleh orang-orang dalam lembaga itu sendiri, yaitu guru-guruatau kepala sekolah, tetapi juga turut dinilai oleh pemakai lulusan dan lebih-lebih olehkelompok profesional.

Adanya pihak luar yang bertindak sebagai penilai tingkat pencapaian keberhasilan pendidikan serta lulusannya, maka hal ini telah merupakan peletakan dasar bagi perbaikandan pengembangan program yang berkesinambungan yang dilaksanakan atas dasar kesadarandan inisiatif sendiri (Depdikbud, 1984:23).

Data-data lapangan menunjukan bahwa ada kecenderungan penilaian pendidikan memangsudah berorientasi pada nilai-nilai praktis. Sebagian masyarakat memberikan “judgement” bahwa sekolah yang baik adalah yang lulusannya cepat memperoleh pekerjaan karenadibekali keterampilan-keterampilan praktis. Bahkan keadaan ini sudah mengalihkan perhatianmasyarakat untuk mendidik anak-anaknya ke lembaga-lembaga kursus, ketimbangmeneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 

Namun demikian jika ditelaah lebih lanjut akan nampak bahwa pemakaian itu bersifat parsial. Mereka melihat pendidikkan sebagai upaya mempersiapkan manusia menjadimekanistik atau instrumentalis.

Pandangan di atas mengakibatkan penilaian terhadap pendidikan sekolah hanyamengandung nilai-nilai praktis. Sementara itu tidak sedikit orang-orang (orang tua,masyarakat pendidikan, bahkan segelintir pakar dan pengambil kebijakan) terseret arusgelombang pasar pekerjaan yang membentuk konsepsi pendidikan tertentu dan mewarnaimakna yang terkandung dalam penilaiannya. Kemudian muncul polemik, adanya dua konsep pendidikan yang dikotomis;pendidikan sebagai kebutuhan hakiki manusia (kebebasanindividu) dan pendidikan yang berorientasi pasar.

Sebagai rambu-rambu, saran yang diajukan oleh Kepala Pusat Pengujian Depdikbud,Jahja Umar, Ph.D. (1992) patut menjadi alternatif untuk dapat memenuhi konsepsi pendidikan menurut UUSPN yakni penilaian hendaknya berorientasi pada hasil yang dicapaiindividu dan lembaga serta penilaian hendaknya berorientasi pada relevanasi (skebutuhanmasyarakat).

Hasil Penilaian dan Peningkatan Mutu Sekolah

Seringkali para “policy maker” melihat bahwa peningkatan mutu pendidikan banyak diupayakan melalui penyediaan sarana yang lengkap, pembaharuan kurikulum atau peningkatan biaya pendidikan, tanpa menyadari bahwa salah satu komponen dalam prosesadministrasi pendidikan yang menghasilkan informasi paling berharga dalam meningkatkanmutu pendidikan sering terabaikan, yang sering terlupakan dalam pemanfaatannya yang lebihluas ini tiada lain adalah penilaian.

Pada bagian awal sudah disinggung bahwa hasil penilaian merupakan informasi yangdapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program pendidikan. Disamping itu informasi tersebut dapat digunakan bagi kepentingan sertifikasi, seleksi,remedial, promosi dan sebagainya, serta untuk pertanggungjawaban pelaksana kepada pihak- pihak yang berkepentingan (Jahja Umar, 1992:12).

Saat ini penilaian hanya diakitkan dengan prestasi yang dicapai setiap siswa yaitu berupaangka-angka, dan kalaupun dijadikan bahan untuk perbaikan hanya digunakan padakepentingan yang sangat mikro sifatnya, seperti penyempurnaan metode mengajar atau pengembangan bahan ajar (Cece Herawan, 1990).